Rabu, 25 Maret 2015

Volume 3 Nomor 1

Jurnal Independent Vol. 3  Nomor 1 Terbit Maret 2015

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN YANG TERDAFTAR DI INDONESIA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN
Jatmino Winarno

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PELANGGARAN USAHA PERASURANSIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN
Suisno

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA KOPERASI OLEH PENGURUS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN
Dhevi Nayasari Sastradinata

KEDUDUKAN ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS ISLAM DITINJAU DARI  KITAB  UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerdata)
Ahmad Royani

KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DITINJAU MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR  35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Prasetyo Margono

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRODUK HUKUM KETETAPAN MPR SETELAH PERUBAHAN UUD 1945
Munif Rochmawanto

TINJAUAN YURIDIS ASAS SUBSIDIARITAS YANG DIUBAH MENJADI ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN
Joejoen Tjahjani

Jumat, 26 September 2014

Volume 2 Nomor 2

Jurnal Independent Vol. 2 Terbit Nomor 2 September 2014


KEABSAHAN AKTA NOTA RIIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
 Bambang Eko Muljono

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI UU. NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG   
Dody Eko Wijayanto

PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
Jatmiko Winarno

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA INTERNET
 Enik Isnaini

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN POLMAS DALAM PENERTIBAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 
Munif Rochmawanto

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 
Dhevi Nayasari Sastradinata

TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIRUS PADA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGANUNDANG-UNDANG TEKNOLOGI INFORMASI   
Suisno

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA LAUNDRY MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Joejoen Tjahjani

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UU NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
Ayu Dyah Ningtias

Jumat, 28 Maret 2014

Volume 2 Nomor 1

Jurnal Independent Vol 2 Nomor 1 Terbit Bulan Maret 2014



PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA MPR, DPR DAN DPD DALAM MEWUJUDKAN SISTEM KETATANEGARAAN YANG BERKEDAULATAN RAKYAR Munif Rochmawanto

PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 – Jatmiko Winarno
PERANAN PENGADILAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE – Joejoen Tjahjani

HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA - Dody Eko Wijayanto

PERKAWINAN SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA – Enik Isnaini

PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP JALANNYA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN – Bambang Eko Moeljono

PELAKSANAAN RUJU’ PADA KANTOR USRUSAN AGAMA KECAMATAN LAMONGAN – Dhevi Nayasari Sastradinata

KETERANGAN SAKSI VIA TELECONFERENCE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA - Suisno

Jumat, 27 September 2013

Volume 1 Nomor 2

Jurnal Independent Vol 1 Nomor 2 Terbit bulan September 2013

TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPABEANAN - Jatmiko Winarno

KEDUDUKAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR KARENA KAWIN HAMIL (Married by Accident) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA - Enik Isnaini

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA - Joejoen Tjahjani

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK - Dody Eko Wijayanto

SEKRETARIS DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA - Munif Rochmawanto

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET (Studi di Bank Arta Anugrah Lamongan) - Dhevi Nayasari Sastradinata

PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA UNTUK MENJUAL YANG DIBUAT OLEH NOTARIES - Bambang Eko Muljono